Ditagih Pajak BPKPD Singaraja Pengusaha Kedai Kopi Manji Buleleng Kirim Surat Keberatan 

Inagurasi.com | Singaraja- Kedai Kopi Manji keberatan terhadap ditagih pajak yang dilayangkan kantor  Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.

Pemilik UMKM itu menjawab penolakan tagihan pajak melalui Kantor Hukum  Firma Hukum Global Yustisia Law Firm.Tak tangung-tanggung nilainya cukup fantastis sebesar Rp.72.389.717,-.

Padahal,pemilik Kopi Manji mengaku bukan selaku wajib pajak karena selama beroperasi BPKPD tidak  pernah melakukan pungutan pajak restoran cafe kepada konsumen, gujug-gujug diberikan tagihan pajak.

Owner Kopi Manji Romi Yunaidy (26) melalui kuasa hukumnya Wirasanjaya, S.H., M.H., dan I Putu Bawa, SH mengatakan, atas keberatannya pihak Kantor  BPKPD Kabupaten Buleleng atas tagihan pajak yang dilayangkan.

Padahal,kata Wirasanjaya, sejak bulan April 2021 hingga Desember 2021 kliennya tidak pernah melakukan pungutan pajak restoran cafe kepada konsumen.

“Berdasarkan Surat Teguran Nomor: 973/0083/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022 yang menyatakan klien kami belum melakukan pembayaran atas tunggakan pajak restoran/cafe sejumlah Rp.72.389.717,tidak benar mengingat tidak pernah melakukan pungutan pajak restoran cafe kepada konsumen  yang didasari dari jumlah pembayaran yang diterima oleh subyek pajak,”ujar Wirasanjaya, Selasa (14/6) di ruang kerjanya.

Wirasanjaya menuding BPKPD Buleleng mengabaikan tupoksinya sebagai pengawas dengan tidak melakukan pembinaan sejak perusahaan beroperasi. Mestinya,kata Wirasanjaya, tidak kurang 15 hari setelah perusahaan tidak melaporkan surat pemberitahuan  pajak daerah (SPPD).

“Padahal dalam ketentuan dalam Perda No 9/2011 selambat-lambatnya 15 hari setelah surat pemberitauhan pajak daerah harus sudah disampaikan kepada bupati setelah berakhir masa pajak.Begitu klien kami tidak menyampaikan  SPPD seharusnya ada teguran dengan tidak seharusnya menungu setahun,” ungkapny.a.

Ditambahkan,saat ini kliennya dalam kondisi tertekan karena harus membayar  pajak yang tidak ia pungut dari konsumen.Atas kasus itu.  Wirasanjaya meminta kepada Bupati Buleleng agar melakukan pembinaan atas kinerja yang dilakukan oleh bawahannya di BPKPD untuk mengurangi potensi kehilangan pajak daerah.

3 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sponsor

https://youtu.be/BAM30I7e0-Q