Lingkar Koalisi Aksi Gelar Demo Menyoal SK Bupati No.115

Inagurasi | Maros — Ikatan Mahasiswa Aktifis Lintas Kampus (IMALAK) Sulawesi dan  Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Komisariat Universitas Muslim Indonesia (HPPMI-UMI) dan Lembaga Bantuan Hukum Salewangang Maros, yang tergabung dalam Lingkar Koalisi Aksi menggelar Demonstrasi di depan Kantor DPRD Maros dan di depaan Kantor Bupati Maros, Pada Kamis (27/05/2021).

Menyoal Polemik Surat Keputusan (SK) Bupati Maros Nomor : 115/KPTS/973/2021 yang ditandatangani oleh mantan Bupati Maros, Hatta Rahman, tentang pemberian keringanan pajak kepada PT. Angkasa Pura I dan PT. Bahana Security Indonesia BSS (BSI).

Jendral Lapangan Lingkar Koalisi Aksi Dandi Samalewa yang juga ketua umum IMALAK mengatakan bahwa keputusan tersebut sangatlah fatal sebab derajat perda jauh lebih tinggi dari pada keputusan bupati.

“Ini sangat fatal derajat perda itu jauh lebih tinggi dari pada keputusan bupati,”Kata Dandi Saat ditemui di lokasi Aksi Unjuk rasa.

Dandi menambahkan bahwa belakangan ini terungkap PT. Angkasa Pura I dan BSI sebelumnya pernah mengajukan permohonan penurunan tarif parkir kepada Pemerintah Kabupaten Maros.

“Inilah yang kami duga kuat sebagai alasan adanya penurunan pajak PT. Angkasa Pura I dan kami curiga ada pembayaran dalam bentuk gratifikasi yang disinyalir melatar belakangi adanya SK keringanan pajak 30 persen ke 20 persen, sebagaimana yang ditetapan Perda Kabupaten Maros Nomor 06 tahun 2010 tentang pajak parkir,”Ujar dandi dalam orasinya.

Dalam tuntuntannya ia meminta PT Angkasa Pura I agar mengklarifikasi maksud dan tujuan terbitnya SK Bupati dan meminta Kejaksaan Tinggi Sul-Sel agar segera menyelidiki kasus terbitnya SK Bupati Maros tersebut yang dianggap dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah.

“Kami meminta PT Angkasa Pura I agara segera memberikan klarifikasi maksud dan tujuan dari SK bupati maros dan kami juga meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk segera melakukan penyelidikan terkait kasus terbitnya SK Bupati Maros yang kami anggap dapat merugikan pendapatan asli daerah,”Imbuhnya.

Alfian Palaguna mengatakan dalam orasinya bahwa SK Bupati yang di tanda tangani oleh bupati Hatta Rahman adalah sebuah tindakan inkonstitusional.

26 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sponsor

https://youtu.be/BAM30I7e0-Q