Dugaan Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen di Toserba Grand Mall Ramai Diperbincangkan, LBH Salewangan Angkat Bicara

Inagurasi | Maros — Konsumen sebagai objek Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih sering dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu tujuan daripada dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

Alfian Palaguna SH Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salewangang mengatakan, bahwa Kehadiran undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik kecurangan dan perbuatan semena-mena oleh pelaku usaha .

“Undang-Undang Perlindungan konsumen Berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa, bahwa apabila konsumen merasa dirugikan maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui dua alternatif, Pertama; Konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan yang Ke-dua; melakukan Gugatan di Pengadilan,”kata Alfian, Minggu (9/5/2021) kepada media ini.

Alfian Menambahkan bahwa penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, dengan mengajukan gugatan atau pengaduan atas kerugian yang dialami konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mengacu pada Pasal 52 UU NO 9/1998 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa BPSK berwenang untuk menyelesaiakan sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase, konsiliasi.

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan mengevaluasi agar kejadian serupa yang merugikan konsumen tidak terulang kembali,” ujarnya.

3 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sponsor