MK Putuskan Penyadapan Dilakukan KPK Tidak Perlu Izin Dewas

Inagurasi | Jakarta – utusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian perkara bernomor 79/PUU-XVII/2019 tentang penyadapan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas putusan MK tersebut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu pun memgapresiasinya.

“Menghormati putusan MK sebagai putusan final dan mengikat,” kata Masinton dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Kamis (6/5/2021).

MK dalam keputusannya itu menyebut penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas (Dewas). Namun, cukup memberitahukan kepada Dewas.

Adapun ketentuan penyadapan perlu izin Dewas KPK tertuang dalam Pasal 12C ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Masinton menyadari bahwa DPR menjadi pihak pengusul revisi UU KPK tentang penyadapan di lembaga antirasuah yang akhirnya dibatalkan MK itu.

Mantan Anggota Komisi III itu mengutarakan parlemen pada prinsipnya mengusulkan revisi tentang penyadapan demi terciptanya asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan di dalam penegakan hukum oleh KPK.

3 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sponsor