Masa Pandemi Dikuatirkan Pekerja Anak Meningkat

Jakarta, Dikabari.com – Dikuatirkan 11 juta anak berpotensi menjadi pekerja anak di masa pandemi covid-19. Untuk mencegahnya, sangat penting melakukan  secara sinergi antara pihak terkait.

“Pada 2020, kemiskinan diproyeksi meningkat menjadi 12,4%, maka sekitar 11 juta anak dari rumah tangga rentan berpotensi menjadi pekerja anak (The SMERU Reserch Institute). Hal ini merupakan persoalan serius, mengingat pada 2030, sebanyak 70% anak generasi penerus ditargetkan menjadi generasi produktif yang bekerja di sektor sesuai minat masing-masing. Namun saat ini, khususnya di masa pandemi, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak, masalah ini timbul bukan hanya karena dampak dari bencana non alam saja, tapi juga berimplikasi pada masalah ekonomi dan sosial pada anak,” ungkap Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Kemen PPPA, Valentina Gintings dalam acara Webinar Pencegahan Eksploitasi Ekonomi pada Anak di Masa Pandemi Covid-19, Selasa  (28/7/2020).

Ia memaparkan tercatat Profil Anak Indonesia pada 2019  menunjukan ada 10 provinsi di Indonesia yang memiliki angka pekerja anak di atas rata-rata nasional, di antaranya yaitu Sulawesi Barat sejumlah 16,76%, Sulawesi Tenggara 15,28%, Papua 14,46%, Nusa Tenggara Timur 13,33%, Sumatera Utara 13,38%, Sulawesi Tengah 12,74%, Sulawesi Selatan 12,45%, Bali 11,57%, Nusa Tenggara Barat 11%, dan Gorontalo 10,97%. Dan provinsi-provinsi ini juga memiliki jumlah anak putus sekolah yang cukup besar. Hal tersebut menunjukan anak yang putus sekolah sangat rentan dipekerjakan, sebaliknya, anak yang dipekerjakan juga rentan mengalami putus sekolah.

Menurut Valentina penyebab utama anak mengalami putus sekolah, yaitu karena adanya faktor kemiskinan yang menghimpit dan menghambat pemenuhan pendidikan anak, sehingga persyaratan untuk bisa melanjutkan sekolah pun tidak bisa dipenuhi. Belum lagi saat anak dengan sendirinya bekerja karena diajak orangtua membantu perekonomian keluarga, akhirnya anak pun tidak mau lagi bersekolah.

“Masalah ini, tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya sinergi bersama dari seluruh pihak. Untuk itu, Kemen PPPA telah menjalankan kebijakan untuk memperkuat komitmen global melalui pembangunan berkelanjutan atau SDG’s 8.7 : Masa Depan Tanpa Pekerja Anak, yaitu mengakhiri dan menghapus segala bentuk perbudakan anak, perdagangan anak, dan pekerja anak. Mari bersama kita pastikan hal-hal ini dapat tercapai pada 2030,” tandasnya.

5 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *