Wilayah Bencana Rentan Bagi Anak Mengalami Eksploitasi dan Trafficking

“Kondisi ini harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti bersama oleh seluruh pihak, agar tidak berdampak pada masalah sosial lainnya. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59A ayat (1), kita harus memberikan perlindungan khusus dan meminimalisasi kerentanan anak dalam situasi bencana, yaitu dengan melakukan penanganan cepat melalui rehabilitasi fisik, sosial dan pencegahan penyakit lainnya; memberikan pendampingan psikososial untuk mempercepat pemulihan anak; memberikan bantuan sosial bagi anak atau keluarga yang tidak mampu; dan memberikan perlindungan bagi anak korban eksploitasi dalam setiap proses peradilan,” ujar Valentina.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemen PPPA menyelenggarakan Pelatihan/E-Learning Manajemen Kasus sebagai Upaya Perlindungan Anak Pasca Bencana di Wilayah Bencana yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelatihan ini penting bagi aktivis dan pendamping suatu kasus terkait anak sebagai pedoman di lapangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak di masa pandemi ini. “Kita butuh strategi khusus untuk melindungi anak dari eksploitasi dan trafficking dalam situasi bencana. Adapun tiga rencana strategis pencegahan trafficking dan eksploitasi anak yang difokuskan dalam pelatihan ini, yaitu melakukan pencegahan dengan melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat; memperbaiki/meningkatkan sistem pelaporan dan pelayanan pengaduan; dan melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus agar dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif,” tutur Valentina.

Salah satu peserta pelatihan dari P2TP2A Kabupaten Sigi, Nurhana Suba mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjalankan sebagian alur manajemen kasus dalam menangani persoalan terkait anak. Khususnya mulai dari tahap identifikasi masalah awal yang dilanjutkan dengan pengumpulan data. “Setelah data terkumpul kami turun ke lapangan dan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian bahkan ke Rumah Sakit (RS) karena kami sudah melakukan MOU dengan RS,” terang Nurhana.

Di samping itu, salah satu peserta dari PATBM Lombok Timur, Mulyadi Fajar menjelaskan jika ada kasus terkait anak, pihaknya akan menghubungi orang tua atau wali, untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Setelah itu, pihaknya berkoordinasi dengan kepala dusun. “Jika kasus kekerasan terjadi, kami akan langsung mengidentifikasi tempat, saksi dan siapa yang bisa membantu penyelesaian kasus. Jika tidak bisa menyelesaikan kasus sendiri, maka kami meminta bantuan kepada pihak desa, kecamatan bahkan kabupaten/kota,” jelas Mulyadi.

10 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *