Perbup Perubahan Bupati Tangerang, Masuk Kabupaten Tangerang Harus Ada Surat Izin Masuk

Bagian Ketiga Jenis Surat Izin Masuk Pasal 32E (1) Jenis surat izin masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A terdiri dari: a. surat izin masuk yang bersifat perjalanan berulang; dan b. surat izin masuk yang bersifat perjalanan sekali. (2) Surat izin masuk yang bersifat perjalanan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi orang yang berdomisi di luar jabodetabek, namun tempat kerja/tempat usaha berada di wilayah Kabupaten Tangerang. (3) Surat izin masuk yang bersifat perjalanan sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi: a. orang yang melakukan perjalanan dinas masuk wilayah Kabupaten Tangerang; b. orang yang memiliki keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Bagian Keempat dalam penerbitan surat izin masuk Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2ll, DPMPTSP melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen. 7. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) selama PSBB setiap orang dilarang: a. keluar rumah tanpa mengunakan masker; b. Dihapus. c. berkumpul/berkerumun, bergerombol/ berkelompok ditempat/atau fasilitas umum. d. melakukan kegiatan social dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (41. 8. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 52A dan Pasal 528, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 52A Setiap orang yang tidak memiliki KTP-e1 dan kartu keluarga Jabodetabek dilarang melakukan kegiatan berpergian masuk Wilayah Kabupaten Tangerang selama pelaksanaan PSBB tanpa surat izin masuk Kabupaten Tangerang.

Pasal 52B Setiap orang atau pelaku usaha yang membuat surat palsu, memanipulasi informasi dan/ atau dokumen elektronik, memalsukan surat, atau membuat keterangan palsu untuk pengurusan surat izin masuk Kabupaten Tengerang dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

HS

67 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *