KPK dan Itjen Kemendikbud Amankan Pejabat UNJ

Jakarta, Inagurasi.com – Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ), inisial DAN di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu (20/5/2020) diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

“Benar, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto dalam keterangan tertulis, pada Kamis (21/5/2020) malam.

Karyoto menceritakan kronologis penangkapan DAN, bermula adanya informasi yang diterima KPK dari pihak Itjen Kemendikbud terkait dugaan adanya pemberian sejumlah uang dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di lingkungan Kemendikbud.

Selanjutnya Tim KPK bersama dengan Itjen Kemendikbud menindaklanjuti informasi tersebut. “Kemudian diamankan DAN (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 (Rp 17,6 juta) dan Rp 27,5 juta,” sebut Karyoto.

Kasus tersebut, menurutnya bermula dari adanya permintaan Rektor UNJ kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang masing-masing Rp 5 juta melalui DAN pada Rabu (13/5/2020). Nantinya uang tersebut rencananya diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud sebagai tunjangan hari raya (THR).

Berlanjut pada Selasa (19/5/2020), terkumpul uang sebesar Rp 55 juta dari 8 fakultas,2 lembaga penelitian dan pascasarjana. Lalu sehari kemudian DAN membawa uang Rp 37 juta ke kantor Kemendikbud, yang selanjutnya diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta.

Uang juga diberikan kepada Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 2,5 juta dan dua staf SDM Kemendikbud P dan T masing-masing sebesar Rp 1 juta.

“Setelah itu DAN diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud,” terang Karyoto.

Hasil pemeriksaan KPK terhadap  7 orang, terdiri dari pejabat UNJ dan pihak Kemendikbud dan setelah mendalami, KPK menyerahkan kasus ini kepada Polri, karena beranggapan tak ada unsur pelaku penyelenggara negara.

“Sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” kata Karyoto

Meski begitu hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi dari pihak UNJ. Ig

4 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *