Kejaksaan Agung RI Menyatakan Bakal Tetap Mengawal Meskipun TP4P Dibubarkan

Jakarta, Inagurasi.com ‐ Meski Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) serta Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) akan dibubarkan.  Kejaksaan Agung RI menyatakan bakal tetap mengawal pembangunan nasional maupun daerah.

Kejagung beranggapan pembangunan nasional maupun daerah  merupakan salah satu tugasnya bersama Polri sesuai instruksi presiden.

“Melihat Inpres Nomor 1 Tahun 2016, kami dan Polri memang ditugaskan untuk mengamankan pembangunan nasional,” ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  Kamis (20/11).

Menurutnya seandainya enggak ada TP4 wajib mengamankan pembangunan nasional maupun daerah.,  karena itu amanat dan tugas mulia dari pemerintah

Mukri menyebutkan pihaknya akan membahas pembubaran TP4 lebih lanjut pada Rapat Kerja Nasional Kejagung RI pada 3 sampai 6 Desember nanti di Bogor.

Sebelum pembahasan tersebut dilakukan, kata dia,  pihaknya belum bisa berkomentar banyak mengenai kelanjutannya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Buharnuddin telah membahas mengenai pembubaran TP4 pada pertemuan di Kejagung.

Pembubaran ini dilakukan karena banyaknya keluhan yang menyatakan bahwa program tersebut justru menjadi dalih dari tindak pidana korupsi.

“Dulu ini memang dimaksudkan untuk mendampingi pemerintah dalam membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi, agar bersih. Tapi ada keluhan-keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu,” ungkap Mahfud.

Sebelumnya juga  Buharnuddin mengaku tengah mengkaji peluang pembubaran TP4 ketika ditanya mengenai jaksa anggota tim tersebut yang terjerat kasus suap.

“Seperti juga yang saya sampaikan pada waktu kami RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR; kami akan mengevaluasi TP4. Memang ada banyak kebocoran-kebocoran. Saya akan coba nanti buat analisa, kemudian kami juga akan rapatkan dengan teman-teman,” paparnya  di Gedung Merah Putih KPK awal bulan lalu.

“Tentunya saya tidak bisa sendiri, saya akan bicarakan mungkin dengan para pakar juga,  perlu tidaknya TP4 ini kita bubarkan atau mungkin kita akan ganti bentuknya terkait dengan substansi yang tidak jauh, dan pola pengawasannya akan lebih kami tingkatkan,” jelasnya lagi.

Diketahui sejumlah jaksa terjerat kasus suap dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antaranya, jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta Eka Safitra dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono.

Eka Safitra merupakan anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).  Her

admininagurasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Airin: Sertifikasi Pra Nikah Bertujuan Memberikan Edukasi Bagi Pasangan Calon Pengantin

Jum Nov 22 , 2019
Tangerang, Inagurasi.com – Kementerian Agama Republik Indonesia mulai 2020 mendatang akan memberlakukan sertifikat pra nikah bagi pasangan calon pengantin. Kebijakan pelayanan ini untuk memastikan bahwa setiap warga berusia cukup yang berlainan jenis ingin menempuh mahligai hidup harus memahami segalanya. “Karena […]